Mitrapost.com – Muncul desakan untuk menghentikan program Makan Begizi Gratis (MBG) imbas kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah.
Mengenai hal itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, keberjalanan MBG sudah cukup bagus meskipun ada sejumlah kekurangan. Menurutnya perlu proses agar program tersebut bisa berjalan sempurna.
“Nggak usah dihentikan, kita sudah lihat bagus kok. Apanya dihentikan? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengin cepat buahnya. Seperti gigit cabai langsung pedasnya, nggak bisa gitu,” ujarnya dilansir dari Detik.
“Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita sangat prihatin dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan,” lanjutnya.
Pihaknya menyebut, perbaikan terus dilakukan secara bertahap. Dalam waktu tiga bulan, pihaknya meyakini program MBG bakal berjalan dengan baik.
“Ya masih ada yang kurang tentu, tapi saya kira kita jangan terus berharap dalam 6 bulan terus beres semua, ya tidak mungkin lah. Tapi kalau 3 bulan ke depan, saya yakin akan jauh lebih bagus dari sekarang ini. Dan saya suka tadi itu penyerapan lapangan kerja,” jelasnya.
Ia meminta setiap pihak agar tak pesimis dalam melaksanakan program MBG.
“Jangan terlalu terlalu pesimis. Bangsa kita ini bangsa besar, jadi nggak usah kita juga terlalu, tidak ada kalau ada yang kurang. Saya lihat kemarin itu bukan soal niat yang kurang, memang ya kita barang baru ya pastilah ada di sana-sini,” paparnya.
Sebagai informasi, desakan penghentian program MBG datang dari Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI).
“Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” ujar Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025) lalu.
Desakan juga muncul dari sejumlah elemen lain seperti ibu-ibu di Yogyakarta yang menggelar aksi. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
