Mitrapost.com – Isu perihal adanya pelanggaran penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi, Jawa Timur saat ini tengah ditelusuri. Dimana kades disebut menyelewengkan dana bansos.
Kasus mencuat usai Suwito selaku anggota DPRD Banyuwangi menyebutkan adanya pelanggaran penyaluran bansos di Desa Gumirih karena masyarakat dipaksa membeli beras tak layak. Bahkan ia juga menyebut 80 persen kades korupsi.
Pihak kades membantah hal itu dan sempat mendatangi kantor DPRD Banyuwangi untuk menuntut permintaan maaf.
Sementara itu, Plt Kepala DPMD Banyuwangi, Yanuar Bramuda mengatakan bahwa bakal ada audit yang dilakukan.
“Nanti kita lihat ya, tentu kita akan lihat di lapangan daripada bergejolak, kita akan cek audit ya,” paparnya dilansir dari Kompas.
Meski begitu, ia menyebut jika audit tahunan telah dilakukan termasuk terkait bantuan sosial. Pengawasan pun bakal diperketat dengan menurunkan petugas ke lapangan untuk memastikan tak ada penyelewengan dalam penyaluran bansos.
“Jika diperlukan, kami bisa meminta audit khusus inspektorat untuk turun mengecek apakah benar sebagaimana rumor yang ada itu,” jelasnya.
Banyuwangi sendiri menjadi pilot project digitalisasi bansos, sehingga akan dipastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan dana sampai ke rekening penerima.
“Meskipun ada riak-riak kecil tentu ini menjadi semangat kita untuk mencapai tujuan,” paparnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
