Mitrapost.com – Massa buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat (30/1/2026).
Organisasi buruh seperti Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyuarakan agar pemerintah RI menolak keterlibatannya dalam forum bentukan Presiden AS Donald Trump, Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza.
“Menolak masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP),” tulis Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, dikutip Detik.
Aksi massa ini juga dilakukan untuk membuka kembali isu kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Menurutnya, kemerdekaan Palestina bisa terwujud tanpa campur tangan Israel maupun Amerika Serikat di belakangnya.
“Mendukung kemerdekaan Palestina tanpa campur tangan Israel,” lanjut Said Iqbal
Selain dua hal tersebut, massa buruh juga menuntut penguatan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menciptakan perdamaian di muka bumi.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza saat berada di Davos Swiss, pada Kamis (22/1/2025). Organisasi tersebut diinisiasi dan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyebutkan bahwa RI membayar iuran mencapai US$1 miliar atau Rp16,7 triliun setelah masuk ke dalam organisasi tersebut. Iuran tersebut dikumpulkan berkaitan upaya rekonstruksi di Gaza.
“Presiden memutuskan ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi,” terangnya, Selasa (27/1/2025), dikutip CNN Indonesia.
Tak hanya Indonesia, sejumlah pimpinan negara lainnya juga masuk ke dalam Dewan Perdamaian Gaza, termasuk Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Hungaria, Yordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. (*)

Redaksi Mitrapost.com
