Mitrapost.com – Heboh rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, senilai Rp8,5 miliar. Pengadaan mobil jenis Range Rover tersebut dinilai berlebihan oleh warganet, terlebih anggaran daerah saat ini masih dalam efisiensi.
Menanggapi kritik dan komentar masyarakat, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas tersebut. Pihaknya juga memastikan keputusan ini tidak akan berdampak pada kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kami ingin menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan,” kata Rudy lewat akun media sosial Instagram pribadi, Senin (2/3/2026).
“Kami menegaskan keputusan ini InsyaAllah tidak mengganggu kinerja pemerintahan, tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat,” lanjut dia.
Pembatalan penggunaan mobil dinas ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal. Ia menyebutkan, keputusan itu diambil setelah berdiskusi dengan sejumlah lembaga pengawas negara, seperti KPK dan BPK.
“Bapak Gubernur mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan,” ujar Faisal, Minggu (1/3/2026), dikutip Antara.
Setelah polemik pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar ini mencuat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut buka suara. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, setiap pengadaan harus selaras dengan tujuan efisiensi.
“Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia sempat berkomunikasi dengan Gubernur Rudy. Berdasarkan keterangan, selama ini, yang bersangkutan masih menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas. Meski demikian, jika memang dibutuhkan, pihaknya menghendaki belanja sewajarnya saja.
“Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim. Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja,” imbuhnya. (*)

Redaksi Mitrapost.com





