Mitrapost.com – Dalam momen silaturahmi yang dilaksanakan di Gedung Sate, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Kang Dedi Mulyadi (KDM), memberi ketegasan terkait visi kepemimpinan barunya yang tidak bisa konvensional bagi masa depan provinsi yang dipimpinnya.
Dalam hal ini, KDM menyoroti tenaga kerja pemerintahan yang terlihat terlalu kaku hingga terpaku pada gelar daripada melakukan pekerjaan teknis yang ada di lapangan.
Kondisi itu menciptakan inisiasi baru yang dikeluarkan oleh KDM, terkait rencana pembukaan lowongan kerja dengan memprioritaskan tamatan ijazah Sekolah Dasar (SD) untuk dijadikan sebagai tenaga teknis di lapangan.
Adapun salah satu yang dijadikan sebagai contoh adalah strategi penembangan pariwisata. Pada penjelasannya, masyarakat disebut tidak membutuhkan kajian pariwisata yang bertele-tele, tapi mengenai penataan kawasan estetik dengan ikon lokal seperti penggunaan injuk.
Menurut KDM, strategi tersebut membuktikan adanya hasil yang unik, di mana masyarakat saat ini memiliki perannya tersendiri untuk menjadi agen promosi gratis melalui pengunggahan foto di akun media sosial masing-masing.
“Hari ini Pemda tidak mengeluarkan duit untuk menceritakan keberhasilan pembangunan, tetapi rakyat yang menceritakannya dan mereka mendapatkan penghasilan sebagai content creator,” jelas KDM, dikutip dari Tribunjabar.
Kemudian, KDM juga menyayangkan pengelolaan irigasi yang seperti kehilangan perawatannya, padahal di wilayah Jawa Barat selama 4 tahun terakhir mendapatkan berkah alam dengan tidak terjadinya kemarau panjang.
Hal ini merupakan sebuah dampak dari pemerintah yang lebih terpaku pada standar pendidikan seperti lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Strata 1 (S1), padahal kinerjanya hanya sebatas laporan foto tanpa terjun langsung.
“Kita memiliki banyak doktor di kantor, tapi tidak ada yang bisa memperbaiki lampu jalan (PJU),” katanya, dikutip Rabu (01/04/2026).
Sementara, para tukang pengelolaan irigasi bekerja dengan sangat baik dan dapat diandalkan, meski hanya tamatan SD. Oleh sebab itu, pihaknya mengajukan usulan berupa pembentukan Divisi Kebersihan dan Infrastruktur yang tidak mensyaratkan ijazah sekolah.
“Jadi saya ingin rekrutmen 2026-2027 dengan jumlah besar, tapi inginnya tenaga yang dibutuhkan di lapangan untuk efisiensi,” ujar KDM. (*)

Redaksi Mitrapost.com






