Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati tekankan pentingnya bidang kesehatan dalam mendukung pembangunan daerah. Kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
Adapun langkah untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, yakni dengan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan, tanpa terkecuali.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin, menyoroti tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk segera menyelesaikan iuran kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Hal ini penting untuk mencegah sistem buka-tutup, atau kepesertaan menjadi aktif-non aktif secara tiba-tiba. Kondisi ini dikhawatirkan membuat masyarakat miskin kehilangan akses layanan kesehatan karena status BPJS tidak aktif.
“Di bidang kesehatan, kami mengusulkan tentang PBI atau BPJS yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dibayar penuh oleh pemerintah daerah dan segera diselesaikan. Biar tidak ada sistem buka-tutup,” kata dia.
Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati didorong untuk memaksimalkan anggaran daerah untuk menanggung iuran PBI BPJS Kesehatan. Tujuannya, agar seluruh warga yang tidak mampu terlindungi penuh oleh JKN.
“Artinya, nanti ada yang mau berobat, BPJS-nya baru dibayar. Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk tahun 2027 agar dianggarkan,” jelasnya lagi.
Pihaknya berharap agar hal tesebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Pati selama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Dalam prosesnya, Dewan Pati juga akan mengawal sampai dengan aspirasi masyarakat dapat direalisasikan.
“Kami akan terus berkomunikasi terkait hal ini. Semoga masalah keuangan bisa tercukupi sehingga aspirasi masyarakat ini dapat direalisasikan,” tandas dia. (adv)

Redaksi Mitrapost.com






