Mitrapost.com – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid, mengatakan bahwa setidaknya ada sebanyak tiga alat sadap yang sempat dibeli oleh pemerintah era Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), dalam selang waktu 2017-2023.
Sebelumnya, Amnesty Internasional merupakan seorang organisasi non-pemerintah (NGO) internasional yang meletakkan fokusnya pada perjuangan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia.
Dalam hal ini, Usman menyebut bahwa tiga alat sadap yang dibeli melalui perusahaan broker asal Singapura NSO Group itu, di antaranya adalah Predator, Pegasus, dan FinFisher.
“Kami mengumumkan sebuah laporan tentang penyadapan di Indonesia, khususnya tentang pembelian alat-alat sadap yang ditempuh melalui broker perusahaan di Asia Tenggara, salah satunya di Singapura, dan diperoleh dari Israel melalui NSO Group,” jelas Usman, dikutip dari IDN Times.
Pada saat itu, Amnesty sudah menyurati kepolisian di tahun 2024, berupa permintaan penjelasan sekaligus konfirmasi kebenaran terkait dengan pembelian tiga alat sadap yang ditemukan di dalam laporannya.
“Mengingat catatan Amnesty menunjukkan pembelian ini berlangsung sejak 2017 sampai 2023 maka penyadapan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Joko Widodo” ujarnya.
Namun demikian, Jokowi sendiri pada saat itu mengaku pernah menggunakan kewenangannya sebagai Presiden RI untuk menggunakan sejumlah informasi intelijen, di kepolisian, militer, maupun Badan Intelijen Negara (BIN), untuk tujuan politik.
“Yaitu, mengawasi para pimpinan politik, tokoh politik, dan siapa pun yang dipandang menjadi ancaman dari pemerintahan Jokowi,” katanya.
Pengakuan pembelian tiga alat sadap tersebut dikaitkan erat dengan penetapan empat jenderal kepolisian sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026, belum lama ini, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, politisi, media, organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga pengusaha, sepanjang 2025-2026.
Diketahui, sejumlah tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |  |  |  |  |
Video Viral
Kamarkos | Pojoke Pati |
