Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai perlunya peningkatan kualitas pelayanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati.
Terutama di bidang pelayanan publik. Seperti pengurusan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk), pengurusan sertifikat tanah, pelayanan perizinan mendirikan bangunan hingga kemudahan membayar pajak.
“Perlunya peningkatan dalam pelayanan masyarakat dan pembinaan birokrasi secara ideal di Kabupaten Pati,” ujar anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muslihan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, belum lama ini.
“Terutama permasalahan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang bermasalah, meliputi KTP, Sertifikat Tanah dan lain-lainnya,” lanjut Muslihan.
Baca juga: Rambu-rambu Kuning, Pelayanan Publik di Rembang Dinilai Kurang Maksimal
Pihaknya pun mengusulkan Pemerintah Kabupaten Pati menerapkan sistem reward and punishment. Yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkinerja baik dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi karyawan yang kinerjanya dibawah standar atau kurang baik.
“Pemerintah Daerah agar memberikan reward dan punishment kepada aparatur sipil negara (ASN) dalam melayani masyarakat,” usulnya.
Sistem ini diyakini dapat memacu para karyawan untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, sistem ini juga membuat para karyawan berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan yang ramah dan baik kepada masyarakat. (Adv/UH/UP/SHT)
Baca juga:
- Tujuh ASN Kota Semarang Diduga Langgar Netralitas
- Pemkab Pati Anggarkan 200 Juta untuk Persiapkan Gedung MPP
- Video : Cegah Penyebaran Covid-19, Fasilitas Umum di Kudus Belum Dibuka
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur : Ulfa PS
Wartawan