Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menilai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih terbelenggu corporate trap atau jebakan korporasi.
Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) menyontohkan kebijakan beberapa daerah yang mewajibkan minimarket maupun supermarket untuk menampung produk lokal.
Tetapi dalam prakteknya, UMKM tersebut tidak langsung mendapatkan keuntungan dari sistem ini. Mereka harus menunggu beberapa saat untuk bisa mengambil hasil jualan.
Baca juga: Dewan Pati Berharap Perempuan Diperhitungkan di Kancah Politik
“Kita ambil contoh memang betul ada kebijakan di berbagai daerah yang mewajibkan minimarket atau supermarket untuk menampung produk lokal. Biasanya makanan dan pakaian,” tutur politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ini kepada Mitrapost.com, beberapa waktu lalu.
“Tetapi dalam kenyataannya produk lokal yang ditampung mereka itu, biasanya titip jual. Itu pun ndak langsung dibayar kalau laku. Masih menunggu satu minggu, hingga beberapa waktu baru dibayar,” lanjut Narso.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
