Semarang, Mitrapost.com – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengajak warga untuk saling berkomunikasi dengan lurah dalam kegiatan rembug warga. Pasalnya mulai tahun 2022 lurah di Kota Semarang akan menjadi kuasa penggunaan anggaran (KPA).
Hendi menjelaskan, setiap satu kelurahan akan mendapatkan anggaran minimal Rp1,1 miliar
Setiap lurah di Kota Semarang akan menjadi kuasa penggunaan anggaran (KPA) mulai tahun depan atau 2022. Satu kelurahan akan mendapatkan anggaran minimal Rp 1,1 miliar.
Hal itu disampaikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat peresmian kegiatan OPD Pemerintah Kota Semarang, di Masjid Al Haibah, Rabu (7/4/2021).
“Jadi, dia (lurah) kayak kepala dinas kecil, menata anggaran minimal Rp 1,1 miliar. Ada yang dapat Rp2 miliar, ada yang Rp3 miliar,” sebut Hendi saat peresmian kegiatan OPD Pemerintah Kota Semarang, di Masjid Al Haibah, Rabu (7/4/2021).
Baca juga: Sowan ke Habib Lutfi, Ganjar Bahas Persoalan Bangsa
Nantinya, sambung dia, kelurahan yang akan menentukan anggaran tersebut akan dialokasikan di RW mana saja. Maka, dia meminta lurah harus berkomunikasi dengan tokoh masyarakat untuk kemajuan masing-masing wilayahnya.
Di sisi lain, program Pemerintah Kota Semarang pada 2021 ini fokus mengembalikan situasi seperti masa sebelum pandemi Covid-19, terutama pemulihan ekonomi serta merampungan program yang belum diwujudkan pada 2020 lalu.
Hal yang tak kalah penting yakni penanganan Covid-19 yang sudah dianggarkan sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat.
“Program 2020 yang akan dilanjutkan di tingkat lelang yaitu RS tipe D, jembatan kaca, lapangan olahraga. Ada beberapa hal yang akan kami selesaikan di 2021,” ujarnya.
Baca juga: Anggaran Covid-19 di Rembang, 11 Miliar untuk Insentif Nakes
Diakuinya, APBD 2020 memang tidak sesuai rencana yang diharapkan akibat adanya pandemi Covid-19. Besaran APBD hanya Rp 4,3 triliun. Sedangkan serapannya mencapai mencapai 94,32 persen atau sebanyak Rp 4,1 triliun.
Serapan anggaran tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya menyentuh 92,2 persen atau Rp 4,1 triliun dari APBD 2019 sebesar 5,2 triliun.
“Memang tidak sesuai rencana. Sumber pendaoatan tidak maksimal. Tapi tidak apa-apa, ada 23 kegiatan fisik secara lelang, lainnya non fisik yang terealisasi,” sebutnya. (*)
Baca juga: Heboh Umrah Virtual, Ini Penjelasannya
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Ulfa PS