Pati, Mitrapost.com – Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Muntamah meminta pemerintah Kabupaten Pati menyentuh golongan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam prioritas program vaksinasi.
Hal tersebut untuk mendukung pembentukan kekebalan komunal di masa pandemi Covid-19. Sebab seperti disampaikan oleh Kemenkes setidaknya suatu daerah harus mencapai 70 persen sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok.
Masalahnya, lanjut Muntamah, pada program vaksinasi Covid-19 yang telah berjalan pemerintah menyasar peserta melalui identitas pada NIK KTP. Padahal golongan PMKS tertentu seperti gelandangan, orang usia lanjut yang terlantar, dan penderita gangguan jiwa kerap kali tak mempunyai KTP.
“Maka muncul masalah bagi warga negara yang tidak punya KTP, padahal orang-orang yang tak ber-KTP tadi pastinya berinteraksi dengan penduduk yang lain,” kata Muntamah, Sabtu (17/4/2021).
Baca juga: Demi Kesejahteraan Masyarakat, Raperda PMKS Harus Dibahas Detail
Golongan PMKS ini secara strata ekonomi justru perlu mendapatkan perhatian. “Padahal orang tersebut (PMKS) adalah orang yang strata sosial ekonominya bawah, yang justru sangat butuh sentuhan bantuan dari pemerintah. Tidak terkecuali bantuan untuk mendapatkan vaksinasi,” imbuhnya.
Oleh sebab itu politisi dari Partai PKB itu meminta Pemkab segera mengatur skema lain agar golongan PMKS tanpa identitas terjaring dalam program vaksinasi Covid.19.
“Harus ada koordinasi antara Dinas Dosial dan Dukcapil,” kata Muntamah.
Golongan PMKS itu meliputi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, orang usia lanjut yang terlantar.
Kemudian anak dengan kelainan fisik atau mental, gelandangan, korban tindak kekerasan, pengemis, pemulung, korban bencana sosial, fakir miskin dan bekas warga binaan. (*)
Baca juga: Belasan Manusia Silver di Kendal Kena Razia Satpol PP
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Ulfa PS
Komentar