Selain itu, ia tidak ingin adanya miskoordinasi antar elemen lembaga pemerintah dalam meninjau aktivitas nelayan di laut. Terutama pihak KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kesatuan Polisi Air Udara (Satpolairud), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dan Kementrian Perhubungan (Kemenhub).
Disamping itu, perlunya bentuk toleransi kepada nelayan saat melaut agar tidak dipersulit secara administrasi. Apalagi adanya tindakan-tindakan yang memungkinkan terjadinya represifitas kepada para nelayan.
“Kami berharap pemerintah dapat memberikan bentuk kemudahan-kemudahan bagi nelayan dalam melaut demi mencari nafkah. Dan, jika terjadi kesalahpahaman di perairan, hendaknya pemerintah melakukan pembinaan kepada kami. Jangan asal main tarik, lalu dibinasakan,” ujar Heri.
Heri pun berpesan kepada nelayan supaya berhati-hati saat melaut. Demi menjaga keamanan, hendaknya perlu mematuhi segala peraturan KKP yang berlaku.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
