9 Warga PMKS Terima Santunan Kesehatan

Semarang, Mitrapost.com – Sebanyak Sembilan warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menerima santunan Kesehatan dari pemerintah kabupaten Semarang. Adapun santunan yang diberikan adalah bantuan biaya pengobatan rumah sakit, yang diberikan kepada mereka yang tidak memiliki jaminan Kesehatan. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyampaikan, pihaknya akan terus memberikan jaminan sosial kepada warga lewat APBD. Dana santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dianggarkan Rp1 miliar pada 2021. “Bantuan ini untuk meringankan beban warga yang dirawat di rumah sakit yang belum terdaftar program jaminan kesehatan nasional,” terang bupati saat menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada ahli waris atau keluarga warga yang sakit di aula Kantor Kecamatan Tuntang, Jumat (17/9/2021) pagi. Apresiasi disampaikan bupati atas peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang aktif memantau kondisi warga bermasalah kesejahteraan sosial. Dengan adanya bantuan ini, bupati berharap TKSK terus mengamati dan memantau kondisi sosial warga terutama di masa pandemi kali ini. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang M Gunadi menjelaskan, dana santunan bagi warga penyandang masalah kesejahteraan dikirim langsung ke rekening bank masing-masing. Untuk warga yang menjalani tindakan operasi medis mendapat maksimal Rp10 juta dan pengobatan non operasi medis maksimal Rp5 juta. “Para warga itu dirawat di rumah sakit di luar wilayah Kabupaten Semarang. Sehingga mereka tidak menerima beberapa fasilitas kesehatan yang diberlakukan di sini,” jelasnya. Sampai dengan awal kuartal ketiga tahun ini, lanjut Gunadi, telah diserahkan santunan kepada sembilan orang pasien dengan total biaya Rp60.253.213. Penerima kuasa santunan, Dimas Prayitno Putra mangaku, bantuan itu sangat membantu warga yang membutuhkan. Kepala Desa Kalisidi Ungaran Barat memfasilitasi pengobatan seorang warga desa yang mengalami gangguan jiwa di RSJD dr Amino Gondohutomo Kota Semarang. “Usulan bantuan relatif mudah. Tapi memang harus ada pembiayaan sendiri dulu sebelum pencairan bantuan,” katanya. (*)