Semarang, Mitrapost.com – Sebagai langkah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem yang ada di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengambil langkah cepat dengan membentuk Satgas khusus percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Satgas khusus ini diketuai oleh Sekda Jateng, Sumarno. Pembentukan Satgas penanggulangan kemiskinan ekstrem itu dibentuk setelah ada arahan dari Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, Kamis (7/10/2021). Satgas akan bekerja menyelesaikan kemiskinan ekstrem di lima daerah, yakni Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara, dan Kebumen.
Pembentukan satgas khusus ini juga bertujuan untuk melakukan percepatan penanggulangan dan membantu kabupaten yang tidak siap.
“Satgas ini kami bentuk untuk mempercepat, kan ini waktunya pendek, hanya sampai Desember harus selesai. Saya rasa kita perlu tim khusus atau satgas untuk bisa melakukan percepatan. Saya khawatir ada beberapa kabupaten yang tidak siap, maka kita harus bantu mereka,” kata Ganjar usai rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di kantornya, Jumat (8/10/2021).
Adapun tugas paling penting dari satgas adalah melakukan verifikasi dan validasi data. Sebab, dari data yang sudah ada, tercatat 27 ribu lebih masyarakat miskin ekstrem yang ada di 5 daerah tersebut. Setelah verval selesai, maka tindakan lanjutan adalah intervensi.
“Verval ini kuncinya, agar tidak keliru. Sebab kita punya contohnya, ada orang di Banyumas, dia masuk desil satu. Tapi semuanya ada, air minum ledeng, sumur terlindungi, listrik sudah PLN, fasilitas BAB sudah punya, tinja sudah ada tangki, RTLH tidak prioritas. Tapi kenapa masih masuk data? Nah yang begini-begini ini harus diselesaikan,” tegasnya.
Secara keseluruhan lanjut Ganjar, angka kemiskinan ekstrem di Jateng masih ada sekitar 1,5 juta orang. Namun itu berasal dari berbagai daerah. Sedangkan untuk percepatan kali ini, hanya lima kabupaten yang menjadi prioritas pusat agar diselesaikan hingga akhir Desember tahun ini.
“Tapi saya ingatkan, bahwa penanganan harus pararel. Sekarang kan sedang menyusun RAPBD 2022, saya minta itu dimasukkan agar berlanjut. Sehingga, desil satu bisa diselesaikan maksimal sampai akhir 2022,” pungkasnya.
Sementara itu, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen berharap agar penanganan kemiskinan ekstrem ini dilakukan secara kolaboratif antara provinsi dengan daerah. Ia juga meminta sumber anggaran diambilkan tidak hanya dari anggaran negara, tapi bisa dari Baznas, CSR, atau filantropi.
“Selain itu, program pendampingan satu OPD satu desa binaan yang sudah jalan di provinsi harus ditingkatkan. Mereka-mereka yang mendampingi desa-desa itu harus bekerja optimal, agar target bisa tercapai,” katanya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
