Jakarta, Mitrapost.com – Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hari ini, Rabu (13/10/2021).
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN, dijelaskan bahwa jabatan ketua Dewan Pengarah BRIN diisi oleh Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio. Adapun susunan Dewan Pengarah BRIN terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
Secara struktural, wakil ketua Dewan Pengarah BRIN dijabat oleh unsur profesional dan/atau akademisi. Kemudian, sekretaris dan anggota Dewan Pengarah dijabat oleh unsur profesional dan/atau akademisi di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi maksimal tujuh orang.
Penunjukan Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN menimbulkan kontroversi di tengah publik. Seorang Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menilai pembentukan Dewan Pengarah di BRIN tidak memiliki dasar hukum.
“Tidak ada dasar hukum posisi Dewan Pengarah dalam struktur organisasi BRIN termasuk dalam UU Nomor 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek atau Sisnas Iptek. Memang ada dalam RUU HIP. Tapi ini kan baru RUU dan itu pun sudah di-drop dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas,” ujar Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2019 tentang BRIN dan Kepres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non-Departemen tidak mengenal Jabatan Dewan Pengarah pada BRIN. Jabatan tersebut baru muncul pada Perpres Nomor 33 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 28 April 2021. Sehingga, BRIN tidak membutuhkan jabatan Dewan Pengarah dalam menjalankan tugasnya. Terlebih, apabila jabatan itu bersifat ideologis dari BPIP.
“Saya pribadi tidak setuju BRIN memiliki dewan pengarah dari BPIP. Logikanya kurang masuk akal,” ujar Mulyanto.
Mulyanto berharap, lembaga BRIN tidak dipolitisasi dan dibiarkan bekerja secara ilmiah, objektif, dan rasional dengan indikator out come yang terarah dan terukur.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai, penempatan ketua Dewan Pengarah BPIP secara ex officio menjadi ketua Dewan Pengarah BRIN merupakan keputusan tepat. Ia menganggap riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila.
Hasto menilai sosok Megawati merupakan seorang ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi. Pasalnya, Megawati terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Beliau juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna, dan teknologi itu sendiri. Semua dibumikan bagi Tanah Air Indonesia,” ungkap Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa Megawati melanjutkan kepeloporan presiden pertama RI, Soekarno mengenai perhatian besar pada supremasi sains dan teknologi untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat serta sumbangsih Indonesia bagi dunia. (*)
Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul “Dilantik Jokowi Hari Ini, Ini Pro-Kontra Penunjukkan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN”.
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
