Jakarta, Mitrapost.com – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dedi Mulyadi menegaskan masalah kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutla) menjadi masalah yang menimpa kawasan konservasi maupun taman nasional.
Untuk itu, dirinya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyediakan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan secara adil sekaligus mumpuni di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) yang tersebar di Indonesia.
Selanjutnya, ia menekankan KLHK mempertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana bukan berdasarkan pemenuhan keinginan Komisi IV DPR, namun berlandaskan pada kebutuhan saat pemetaan masalah yang menjadi lingkup kerja KLHK.
“(Karhutla) ini menjadi problem dari seluruh kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Artinya kebutuhan akan alat pendukung pemadaman itu dibutuhkan di semua tempat, di semua UPT (Unit Pelaksana Teknis). Ini adalah kebutuhan prioritas untuk masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi oleh KLHK, jangan diterjemahkan sebagai keinginan dari Pimpinan (Komisi IV),” ujar Dedi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I KLHK terkait rencana program/kegiatan tahun anggaran 2022 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Tidak ingin kebakaran hutan terulang tanpa penanganan berarti, Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) DPR RI itu berharap program-program kerja tahun ini mampu dimaksimalkan untuk perlindungan hutan dan pencegahan bencana.
“Saya meminta seluruh KSDAE dibelanjakan alat-alat yang memiliki kemampuan untuk mencegah kebakaran. Kan penyerapan anggaran (Direktorat Jenderal KSDAE) termasuk rendah. Ya sudah catat mana saja program kerja dengan serapan anggaran rendah sehingga tahun depan tidak terulangi lagi lalu dibelanjakan untuk perlindungan hutan, pencegahan bencana, dan sejenisnya,” harap Dedi.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia turut menegaskan KLHK tidak boleh timpang dalam menentukan prioritas lokasi UPT yang nantinya menerima sarana dan prasarana untuk penanganan karhutla pada tahun anggaran 2022.
Ia berharap KLHK memperbaiki kinerjanya dengan lebih terbuka dan transparan tidak hanya saat menyusun rencana penanganan karhutla, namun juga saat menyusun rencana program/kegiatan tahun anggaran 2022.
Menanggapi hal itu, Sekretariat Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyatakan pagu Ditjen KSDAE sebesar Rp 20 miliar belum mampu menyediakan sarana dan prasarana penanganan karhutla di seluruh UPT Direktorat KSDAE.
Sehingga, penempatan sarana dan prasarana penanganan karhutla berdasarkan pada pemetaan kawasan konservasi yang terbakar di seluruh Indonesia.
“Kami usahakan akan menjangkau lokasi UPT yang lebih luas, dengan mengumpulkan Dirjen KSDAE agar semuanya bisa teralokasikan,” tandasnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
