oleh

Capaian Pungutan PBB Kecamatan Pati Capai 99,44 Persen

anda ingin cepat kaya kerja sambil jalan - jalan di luar negeri? dan dapatkan gaji jutaan rupiah!! hubungi 0821-3869-9954

Pati, Mitrapost.com – Jelang berakhirnya tahun 2021, capaian pemungutan pajak bumi bangunan (PBB) Kecamatan Pati Kota masih belum mencapai 100 persen atau tepatnya masih 99, 44 persen.

Untuk memenuhi target tersebut, Camat Pati telah meminta BPKAD Pati untuk menerjunkan Tim penagih pajak dari lintas sektoral, baik dari Pemda, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Hal ini disampaikan Didik Rusdiyantono, Camat Pati. Sebutnya hingga saat ini, masih tersisa empat wajib pajak (WP) yang belum membayar pajak PBB-nya.

“PBB saat ini sudah rangking 20 dengan capaian 99,41 persen, tinggal 4 WP,” ujar Didik kepada Mitrapost.com saat ditemui di kantornya hari ini, Rabu (1/12/21).

Ke-empat WP yang dimaksud Didik diantaranya adalah perusahaan PT. Dua Putra Utama Makmur TBK, dan Tower menara milik PT. Telkomsel yang keduanya berlokasi di Desa Widorokandang.

Baca Juga :   Pati Zona Merah HIV/Aids, Calon Pengantin di Pati Wajib Tes Sebelum Menikah

Ada juga bangunan milik perseorangan yang belum dibayar PBB nya, atas nama Sutomo dan Haryanto yang berlokasi di Kelurahan Pati kidul.

“PT dua Putra Utama Makmur tbk kurang Rp23.439.438, BTS milik PT Telkomsel kurang Rp369.613 telkomsel. Ini tower ini nakal-nakal setiap tahun sudah tidak pernah bayar pajak,” terang Didik.

“Pati Kidul ada 2 wajib pajak. Pak Sutomo senilai Rp476.214 itu bangunan kuno yang tidak terurus. Setiap tahun juga ga bayar ini. Yang satu Jimi Haryanto Rp969.900 sarang burung Walet Rogowangsan Pati kidul,” imbuhnya.

Didik mengaku, para WP tersebut setiap tahunnya selalu susah ditagih. Ia pun menyayangkan hal ini, karena kerap kali pihak kepala desa membayarkan terlebih dahulu tunggakan yang ada.

Baca Juga :   Foto : Hilang Konsentrasi, Truk Tronton Terguling dan Menabrak Pohon di Trangkil

“Yang tidak lunas ditalangi kepala desa. ada yang pernah di Pati lor sempat 11 jutaan. Perumahan-perumahan kaplingan tidak ditemukan pemilik,” katanya.

Didik menegaskan, bagi WP yang bandel membayar PBB, bisa dikenai berbagai ancaman sanksi, mulai dari denda, penyitaan aset tanah, hingga ancaman penjara. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Googlenews. silahkan Klik Tautan https://bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

 

Video Viral

Komentar