Jakarta, Mitrapost.com – Komnas Perempuan menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menetapkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.
Komnas Perempuan mengatakan korban kekerasan seksual beserta keluarga dan pendampingnya, serta masyarakat umum sudah menunggu penetapan RUU TPKS.
“Komnas Perempuan sangat menyayangkan proses legislasi RUU TPKS yang tersendat sehingga belum ditetapkan sebagai agenda rapat paripurna sebagai usul inisiatif DPR RI dalam sidang paripurna DPR RI 16 Desember 2021,” demikian dikutip dari keterangan resmi Komnas Perempuan, Jumat (17/12/2021).
Komnas Perempuan menyebut kebutuhan mendesak atas undang-undang mengenai kekerasan seksual berawal dari angka kasus kekerasan seksual yang begitu tinggi sepanjang 2001-2011.
Selama 10 tahun, Komnas Perempuan mencatat 25 persen peristiwa kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan seksual.
“Setiap hari, sekurangnya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Artinya, setiap 2 jam ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual,” ungkap Komnas Perempuan.