Mitrapost.com – Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia sempat mengeluarkan pernyataan bahwa pelaku dunia usaha minta agar ada perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2027.
Usulan tersebut merupakan hasil diskusinya bersama dengan pengusaha yang berharap pemilihan presiden (Pilpres) diundur.
“Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka,” ujar Bahlil.
Namun, pernyataan tersebut disoroti oleh Pengamat Sosial Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa. Menurut Herry, pernyataan Bahlil membuat demokrasi di Indonesia semakin buruk karena menyalahi konstitusi.
“Statemen Pak Bahlil jelas cenderung menambah buruknya demokrasi dan mengkhianati UUD 1945,” ujarnya Rabu (12/1/2022).