Pati, Mitrapost.com – Anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Nur Sukarno meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) mengawal proses pembebasan lahan proyek nasional jalan Tol Demak-Tuban.
Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya polemik dan memastikan masyarakat mendapatkan haknya mendapat ganti materiil yang sesuai.
“Pembangunan jalan Tol tersebut jangan sampai menimbulkan permasalahan di masyarakat dalam proses ganti untung,” Kata Nur Sukarno saat diwawancarai awak media.
Lebih lanjut, anggota DPRD yang fokus pada sektor perekonomian daerah, mendorong agar dalam agenda pembebasan lahan lebih bisa berpihak ke masyarakat dan mematuhi peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku.
Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang tanahnya terdampak dalam tol harus ditekankan dengan baik dan memastikan proyek tol nasional tak menghalangi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk berperasi.
“Kalau memang melintasi tempat tempat yang dianggap masyarakat tidak boleh dibongkar harus ada pembicaraan dan komunikasi yang baik. Pemkab juga harus memikirkan tempat-tempat untuk berjualan UMKM yang selama ini berjualan di pinggir jalan konvensional, sehingga usahanya tidak mati,” imbuh Sukarno.
Perlu diketahui Rencana awal panjang tol Demak-Tuban diestimasi mencapai 171,934 kilometer. Diantaranya akan melintasi Kabupaten Pati.
Terdapat sejumlah 39 desa dari sembilan kecamatan di Kabupaten Pati yang akan diproses dalam pembebasan lahan ini.
Adapun ke-sembilan kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Batangan, Kecamatan Gabus, Kecamatan Jaken, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Kayen, Kecamatan Pati Kota, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Winong. (adv)
Wartawan Area Kabupaten Pati
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
