Big Data Tunda Pemilu, PDIP Minta Luhut Klarifikasi

Mitrapost.com – Luhut mengungkapkan bahwa dirinya mempunyai big data warga yang menginginkan pemilu ditunda. Dalam hal ini, PDI Perjuangan meminta agar Luhut melakukan klarifikasi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut perkataan Luhut tidak berkapasitas.

“Pak Luhut sebaiknya melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Medan, pada Senin (14/3/2022).

Hasto juga menyebut Luhut bukanlah Menteri yang mengurus politik jadi tidak berkapasitas menyampaikan itu.

“Karena kalau berbicara politik, hukum, dan keamanan, itu kan ranah Menko Polhukam, kalau berbicara politik, demokrasi, tatanan pemerintahan itu kan Menteri Dalam Negeri,” kata dia.

Hasto mengungkapkan Luhut tidak mempunyai mandat untuk menyampaikan soal data tersebut dari Presiden.

Baca Juga :   Warga Gerebek Prostitusi Berkedok Panti Pijat di Depok

“Beliau mandatnya apa dengan menyampaikan 110 juta, itu berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam sehingga PDIP mengimbau di tengah upaya membangun optimisme yang sedang digelorakan Presiden, jangan berbicara berpihak pada sekelompok elite, tapi harus melihat kehendak rakyat,” ujar Hasto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

Video Viral

Kamarkos
Pojoke Pati