Jakarta, Mitrapost.com – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh dirinya dan relasi bisnisnya di Papua.
Pelaporan itu dilayangkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil pada hari ini, Rabu (23/3/2022) pada pukul 14.00 WIB nanti.
“Sejumlah organisasi masyarakat sipil akan menggunakan hak konstitusionalnya dengan melaporkan dugaan keterlibatan LBP (Luhut) terhadap kejahatan ekonomi di Intan Jaya,” ungkap Direktur YLBHI M. Isnur saat diwawancarai awak media hari ini.
Pelaporan itu berlandaskan pada Pasal 1 angka 24 KUHAP, sehingga Isnur dan kawan-kawan punya jaminan dalam memperjuangkan hak menuntut keadilan hukum dengan melaporkan pejabat sekalipun.
Ia menyatakan, laporan terhadap kasus Luhut ditengarai adanya riset yang menunjukka adanya skandal bisnis di Intan Jaya berjudul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.
Riset itu diluncurkan oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia bersama dengan #BersihkanIndonesia.
“Sejumlah eks-perwira tinggi militer dan pejabat negara diduga terlibat dalam konflik kepentingan yang mengarah pada kejahatan ekonomi. Nama Luhut Binsar Panjaitan (LBP) terindikasi merupakan salah satu pejabat negara yang terlibat,” ujarnya.
Perlu diketahui, rumor keterlibatan Luhut dalam bisnis di Bumi Cendrawasih telah menjerat aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. Bahkan keduanya ditetapkan menjadi tersangka atas laporan yang dilayangkan Luhut bernomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, pada 22 September 2021 lalu.
Haris dan Fatia dilaporkan buntut konten video berjudul “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!”. Video ini diunggah oleh Haris dalam akun Youtube-nya.
Dalam percakapan di video itu, disebutkan bahwa PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut merupakan salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group.
Sementara itu, ketika Luhut ditanya soal keterlibatannya ia menyangkal adanya dugaan itu pada Senin (21/3/2022) lalu. Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mengklaim jika atasannya selama ini tak memiliki kegiatan ekonomi apapun di wilayah Papua.
“Kejahatan ekonomi apaan? Pak Menko Luhut punya kegiatan ekonomi di sana saja enggak kok,” ungkapnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
