Riset itu diluncurkan oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia bersama dengan #BersihkanIndonesia.
“Sejumlah eks-perwira tinggi militer dan pejabat negara diduga terlibat dalam konflik kepentingan yang mengarah pada kejahatan ekonomi. Nama Luhut Binsar Panjaitan (LBP) terindikasi merupakan salah satu pejabat negara yang terlibat,” ujarnya.
Perlu diketahui, rumor keterlibatan Luhut dalam bisnis di Bumi Cendrawasih telah menjerat aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. Bahkan keduanya ditetapkan menjadi tersangka atas laporan yang dilayangkan Luhut bernomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, pada 22 September 2021 lalu.
Haris dan Fatia dilaporkan buntut konten video berjudul “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!”. Video ini diunggah oleh Haris dalam akun Youtube-nya.
Dalam percakapan di video itu, disebutkan bahwa PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut merupakan salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group.