Pati, Mitrapost.com – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Muntamah mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengesahkan Raperda Penyandang Disabilitas setelah bulan Ramadan.
Rancangan aturan ini masih diajukan untuk dievaluasi Gubernur Jawa Tengah.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, jika tidak ada evaluasi dari gubernur terkait Raperda Penyandang Disabilitas, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bisa langsung mengesahkan raperda tersebut.
“Evaluasi 30 hari setelah permohonan. Setelah Ramadan kalau tidak ada evaluasi gubernur bisa menjadi Perda,” ujar Muntamah saat dimintai keterangan tentang bergulirnya Raperda Penyandang Disabilitas, Jumat (25/3/2022).
Muntamah menjelaskan, evaluasi raperda dari Gubernur itu dimaksudkan untuk menyinkronkan antara kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Selain itu, evaluasi dari gubernur juga untuk memastikan Raperda Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pati tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya. Pasalnya instrumen hukum tentang penyandang disabilitas bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya sudah pernah terbit Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
