Rembang, Mitrapost.com – Menanggapi kenaikan harga minyak goreng yang melambung tinggi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dinindagkop UKM) kabupaten Rembang mengungkapkan peran pemerintah dalam upaya menstabilkan harga.
Kepala bidang perdagangan Dinindagkop UKM Rembang, Tri Handayani mengatakan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk menjadi tim penengah antara para pedagang dengan distributor di tengah keresahan soal kelangkaan minyak goreng.
Upaya menengahi konflik yang sering kali timbul antara pedagang dengan distributor sebagai pemasok minyak goreng itu, dilakukan dengan melaksanakan pemantauan setiap minggunya.
Tri Handayani mengungkapkan, pihaknya kerap menemukan adanya ketegangan antara pedagang dengan pihak pemasok barang. Pasalnya, para pedagang sering kali melihat distributor tidak menyalurkan barang secara maksimal.
“Kalau dari distributor kan pengennya ada yang ke pedagang, ada yang ke konsumen langsung. Tapi kadang, pedagang merasakan ketidakadilan di sana,” katanya.
Untuk menengahi permasalahan tersebut, Dinindagkop UKM Rembang berusaha dengan melakukan pemantauan di dua tempat, yakni gudang barang serta pasar di seluruh Kabupaten Rembang.
“Jadi kami itu hampir setiap hari ibaratnya ikut menguntit para distributor ini agar tidak terjadi penimbunan,” ungkapnya.
Terkait dengan teknis pemantauan, pihak Dinindagkop melakukan pemantauan secara bergantian dan dilakukan setiap minggu. Pemantauan dilakukan dengan mendatangi distributor kemudian pasar untuk melihat penyaluran barang langka tersebut sampai ke tangan pedagang.
“Kami ikut ke gudang sudah dijual semua atau belum, oh ternyata dijual semua. Kalau ada yang masih sisa, kami dorong pihak distributor untuk menjual semua ke pedagang,” katanya.
Tri Handayani mengatakan, hal tersebut merupakan harapan serta upaya konkret dari pemerintah untuk mengendalikan harga serta konflik di tengah masyarakat. Pemerintah menjadi pihak ketiga antara pedagang dan penyalur barang atau distributor agar konflik yang ada bisa segera dikendalikan. (*)