Mitrapost.com – Pelalu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kabupaten Purbalingga, didorong untuk bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Hal ini berdasarkan penuturan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga, Johan Arifin.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk menerapkan standarisasi produk UMKM dan juga layanan publik dengan basis ekonomi. Seperti halnya pasar Segamas, Bukateja dan Bobotsari.
“Tidak hanya pasar besar tersebut. Ke depan juga bisa saja pasar Badhog yang merupakan pasar kuliner khas Purbalingga dan Pasar Panican juga akan distandarisasi,” ujarnya.
Adapun standarisasi yang akan diterapkan adalah pada infrastruktur dan layanan, seperti halnya sarana penunjang.
“Pasar yang bau, toilet yang tidak representatif harus diperbaiki agar mendapat SNI,” ujarnya.
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan bahwa penerapan SNI ini tidak hanya diterapkan pada produk saja, namun juga pada layanan publik yang ada di kabupaten Purbalingga.
Bupati menilai bahwa kabupaten Purbalingga memiliki berbagai potensi yang berkualitas. Mulai dari pertanian hingga pariwisata.
Kemudian, dengan adanya penerapan sesuai SNI, diharapkan mampu mendukung program afirmasi penggunaan produk lokal.
“Pak Presiden menegaskan jajaran pemerintahan harus ikut mensukseskan belanja produk dalam negeri. Makanya, jika produk Purbalingga sudah ber-SNI juga bagian dari dukungan Pemkab Purbalingga tentang program tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) RI, Kukuh Saifudin Ahmad, menjelaskan, pihaknya siap melakukan pendampingan standarisasi produk lokal Purbalingga. Produk yang dimaksud seperti knalpot, gula kristal batik dan lainnya.
“Purbalingga terkenal sebagai sentra industri knalpot. Adanya SNI knalpot, akan melindungi keberlangsungan usaha, serta membantu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya,” ujarnya.
Kerja sama antara BSN dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga merupakan upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pariwisata.
“Nanti akan kami dampingi standarisasi produk-produk yang ada di Kabupaten Purbalingga,” pungkasnya.
Selain itu, BSN juga mendukung program revitalisasi pasar lewat program pendampingan penerapan SNI Pasar Rakyat.
“Pasar adalah tempat perputaran uang. Dengan pengelolaan yang baik, konsumen akan nyaman untuk pergi ke pasar,” tuturnya.
Dijelaskan, pengembangan SNI merupakan kegiatan yang berbasis konsensus, dengan melibatkan para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha, pakar, hingga masyarakat. (*)
“Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat menjadi konseptor awal. Selanjutnya, konsep tersebut akan ditindaklanjuti oleh komite teknis terkait,” katanya.
Pembinaan penerapan SNI kepada pemerintah daerah dapat diupayakan dalam bentuk penerapan SNI terhadap layanan publik, seperti SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan Standar Sistem Manajemen lainnya.
“Penerapan SNI sistem manajemen diyakini dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta layanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Kabupaten Purbalingga,” pungkasnya.
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
