Jakarta, Mitrapost.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh jajarannya bersinergi dalam upaya mengendalikan inflasi. Imbauan tersebut disampaikannya saat secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hadir pada pertemuan tersebut.
Selain para pembantunya di jajaran kementerian, Presiden juga ingin ada peranan pemerintah daerah (pemda) dalam membantu mengontrol inflasi di dalam negeri, utamanya di daerah masing-masing.
“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi,” ujar Presiden.
Presiden beberkan upaya untuk menekan kenaikan harga suatu komoditas yang terkena imbas inflasi di daerah. Ia menyarankan agar pemda tersebut mendatangkan komoditas yang sama dari daerah lain yang pasokan komoditasnya melimpah.
Dirinya juga mendorong agar disiapkan anggaran tak terduga untuk membiayai distribusi antar daerah demi menyelesaikan kondisi inflasi di bidang transportasi.
“Transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada, gunakan. Saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan entah surat keputusan, entah surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah,” ujarnya.
“Provinsi harus tahu, posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah saya tanya, jangan gelagapan enggak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa, mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah, lihat,” sambung Presiden.
Diketahui, ada lima provinsi yang mengalami inflasi di atas 5 persen, antara lain :
- Jambi dengan inflasi 8,55 persen
- Sumatera Barat dengan inflasi 8.01 persen
- Kepulauan Bangka Belitung dengan inflasi 7,77 persen
- Riau dengan inflasi 7,04 persen
- Aceh dengan inflasi 6,97 persen.
“Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa, agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5 (persen), syukur bisa di bawah 3 (persen),” ujarnya.
Sebagai informasi, Indonesia saat ini mengalami inflasi 4,94 persen. Meski mengalami inflasi dengan angka tersebut, tetapi pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), justru malah telah banyak menggelontorkan subsidi.
“Pertalite, Pertamax, Solar, LPG, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya Rp502 triliun,” ungkapnya.
Presiden Jokowi juga meminta jajarannya agar bekerja dengan melihat secara mikro bukan hanya makro,
“Saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan; provinsi, kabupaten, kota; gubernur, bupati, wali kota; TPID-TPID, TPIP semuanya bekerja, rampung, selesai untuk mengembalikan lagi (inflasi) ke angka di bawah 3 (persen), selesai. Wong kita barangnya juga ada kok,” tandas Presiden.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjyo dalam laporannya menyampaikan angka inflasi yang mencapai 4,94 persen itu berdasarkan data per Juli 2022. Menurutnya angka tersebut masih rendah jika dibandingkan negara lain.
“Masih lebih rendah dari negara lain tapi melebihi dari batas atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen,” ujar Perry.
Perry mengungkapkan inflasi ini terutama disebabkan oleh tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak yang mencapai 11,47 persen, yang mestinya tidak lebih dari lima persen atau maksimal enam persen.
“Tekanan bersumber terutama dari kenaikan harga komoditas global akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik di sejumlah negara yang mengganggu mata rantai pasokan global dan juga mendorong sejumlah negara melakukan kebijakan proteksionisme pangan,” ujar Gubernur BI.
Sedangkan di dalam negeri, lanjut Gubernur BI, terjadi gangguan pasokan di sejumlah sentra-sentra produksi hortikultura termasuk aneka cabai dan bawang merah akibat permasalahan struktural di sektor pertanian, cuaca, serta ketersediaan antarwaktu dan antardaerah. Kenaikan harga energi global juga telah mendorong kenaikan inflasi kelompok barang yang diatur pemerintah (administered prices), termasuk angkutan udara.
“Tekanan dapat tertahan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan subsidi energi. Sementara itu tekanan inflasi dari sisi permintaan atau yang sering disebut inflasi inti masih tetap rendah. Ini menunjukkan sebetulnya daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih meskipun sudah meningkat. Sementara ekspektasi inflasi juga terjaga,” pungkas Perry. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
