Pati, Mitrapost.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa banyak dari angkutan antar desa (Angkudes) di Kabupaten Pati yang harus sudah tidak beroperasi lagi alias tutup trayek.
Melalui Kepala Dishub Pati, Teguh Widyatmoko mengungkapkan bahwa salah satu penyebab kondisi tersebut karena banyaknya masyarakat yang lebih suka dengan menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor ataupun mobil.
Ia menjelaskan peredaran kepemilikan sepeda motor yang semakin tidak ada pembatasan juga menjadi penyebab banyak Angkudes yang gulung tikar.
“Itu sudah lama mas, karena kepemilikan sepeda motorkan semakin banyak kalau dilihat di terminal hingga beberapa unit saja,” katanya kepada tim Mitrapost.com belum lama ini.
Sementara itu, pihaknya menerangkan bahwa berdasarkan terakhir setidaknya hanya tersisa sebanyak 560 angkudes yang masih beroperasi.
Kondisi tersebut berkurang sangat drastis, jika dibandingkan saat masa kejayaan Angkudes yang saat itu bisa mencapainya ribuan angkot.
“Setidaknya yang masih bertahan palingan ya 25 persen dari dulu yang mencapai ribuan itu mas, kemarin sekitar 560-an yang masih beroperasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan saat ditanya mengenai pengurangan tersebut ada kaitannya dengan dampak dari kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau tidaknya, Teguh menjelaskan bahwa kondisi sudah jauh sebelum kenaikan BBM diberlakukan.
Namun, dampak kenaikan BBM tersebut justru berdampak pada penghasilan para pemilik angkot yang secara otomatis akan berkurang.
“Dan itu bukan soal harga BBM lho mas, karena ini sudah lama sebenarnya, tapi yang jelas ini juga berdampak pada penghasilan,” jelasnya.
Teguh menambah untuk merespon kenaikan harga BBM tersebut, pihaknya telah mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk pemberian bantuan sosial bagi pemilik angkot.
Yang mana dalam pengusulan tersebut, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pemilik angkot akan diberikan selama 3 bulan, yakni Oktober, November dan Desember.
“Untuk itu kita masih usulkan mas, untuk nominalnya juga kita belum bisa sampaikan, karena itukan butuh melibatkan banyak OPD ya, tapi sesuai usulan kami nanti akan ada 3 bulan, Oktober hingga Desember,” pungkasnya. (*)