Pati, Mitrapost.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati menggelar agenda konsultasi publik ke 1 tentang Rencana Detail Tata Ruang wilayah Kecamatan Pati pada Selasa, (25/10/2022).
Dalam agenda yang diselenggarakan di Ruang Penjawi Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati tersebut, dibuka langsung oleh Pejabat Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro yang didampingi langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) DPUTR Pati, Riyoso bersama dengan Kepala Bappeda kabupaten Pati, Muhtar.
Dalam sambutan singkatnya, Riyoso menyampaikan bahwa dengan diadakan forum Konsultasi Publik (KP) ke 1 tersebut, diharapkan adanya masukan tentang penataan guna pembangunan suatu wilayah khususnya di Kecamatan Pati.
Ia berharap melalui forum yang sama, terwujudnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas dan dapat meningkatkan pembangunan yang baik melalui investasi yang masuk di wilayah Kabupaten Pati.
“Tentunya dalam hal ini, kita hadirkan para peserta dengan harapan bisa berdiskusi bersama, demi kebaikan RDTR yang baik dan tidak melupakan unsur yang di masing-masing wilayah. Dengan adanya masukkan, yang juga melalui narasumber yang hadir, dapat memfasilitasi berlangsungnya kegiatan,” ucap Riyoso.
Diketahui bahwa peserta yang dilibatkan dalam agenda KP tersebut, diantara terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat, kemudian juga PDAM, lembaga masyarakat, serta seluruh Kepala Desa dan Lurah yang ada di wilayah Kecamatan Pati.
Melalui sambutannya, Henggar mengungkapkan bahwa dalam penentuan RDTR harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Yang mana dengan mengacu peraturan yang diharapkan tidak melanggar dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat ke depannya.
“Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ketua DPRD, tadi ada banyak sekali masukkan. Dan itu memang harus dilakukan dan diterapkan dalam RDTR nantinya,” ungkap Henggar.
Dalam forum tersebut, perwakilan dari legislatif yang turut hadir langsung yaitu Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin. Pihaknya mengungkapkan perlu adanya perhatian mulai dari Lahan Sawah Dilindungi (LSD), lahan terbuka hijau, kawasan permukiman, hingga persoalan banjir dalam penentuan RDTR.
Ia berharap meski sektor investasi sedang pada kondisi meningkat, tapi persoalan lingkungan serta ketahanan pangan juga perlu diperhatikan.
“Kami dari DPRD tentunya berharap sebagaimana yang telah tertuang dalam Perda RTRW bisa dijalankan. Mulai dari LSD, kemudian yang digunakan untuk pemukiman, lalu lahan terbuka hijau itu juga harus diperhatikan, jangan semata-mata investasi. Jadi ini perlu keseimbangan,” pungkas Ali. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
