Anggota Dewan Warsiti Soroti Anak Putus Sekolah yang Tersebar di Pati

Pati, Mitrapost.com - Anggota DPRD Kabupaten Pati, Warsiti menyoroti meningkatnya potensi anak putus sekolah yang tersebar di Kabupaten Pati. Bahkan menurut data yang diterimanya tersebut, mencapai puluhan di setiap desanya. Hal itu membuat prihatin jika dibandingkan dengan kondisi era serba modern. “Tentunya kami turut prihatin dan mencari solusi terbaik terkait dengan potensi anak putus sekolah. Data yang kita terima capai puluhan di setiap desanya,” ujar Warsiti kepada Mitrapost.com pada Kamis (24/11/2022). Menurutnya, pihak Pemerintah Kabupaten Pati harus duduk bersama dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga di zaman digitalisasi ini tidak ada lagi anak yang tidak memperoleh pendidikan yang cukup. “Kita dorong Pemkab atau stakeholder untuk duduk bersama. Jangan sampai anak-anak kita ini tidak mendapatkan pendidikan yang cukup karena tentunya pendidikan adalah sebagai pondasi untuk mencapai masa depan,”lanjutnya. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Pati, ABPS di Pati tahun ini mencapai puluhan anak disetiap desa. Pendataan tersebut diselenggarakan dalam tahun pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) maupun Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS) tahun 2022 di delapan desa berbeda di Pati. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Pengembangan Desa Dinpermades Kabupaten Pati, Siti Mahmudah mengungkapkan keberadaan ABPS cukup mendominasi. Ia bahkan menyebutkan dalam satu desa saja ada puluhan. Meskipun demikian, ia belum dapat menjabarkan secara rinci. Tetapi, secara data kasarnya, Siti sempat menyebutkan satu desa ada yang mencapai 20 ABPS. "Jumlah sendiri bermacam-macam. Ada per desa ada 20 anak. Namun semua data belum kita akumulasi dari desa-desa yang disurvei itu," jelasnya. Selain itu, ia menyebutkan ATS dan Anak Disabilitas yang diusia sekolah. Namun, dari kedua kategori tersebut, Siti menegaskan secara angka masih dibawah ABPS di Pati. "Tapi rata-rata Anak Berisiko Putus Sekolah saja yang tinggi. Kalau ATS nya sendiri tidak banyak dan yang disabilitas paling satu desa cuma satu-dua anak," tandasnya. Pada tahun ini, ada delapan desa yang ditetapkan untuk lokasi desa pendataan ATS maupun ABPS. Empat desa merupakan desa dari tahun 2021. Sedangkan empat lainnya merupakan desa yang dipilih tahun 2022 ini. Kedelapan desa tersebut yakni Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu, Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil, Desa Kedungsari Kecamatan Tayu, Desa Jrahi Kecamatan Gunung Wungkal, Desa Pakis Kecamatan Tayu, Karangsari, Kecamatan Cluwak, Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil, dan Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso. Menurutnya, dari data tersebut dapat diajukan ke pihak Kementerian. Dimana nantinya pada tahun selanjutnya dapat dialokasikan melalui dana desa supaya mengembalikan anak-anak ini ke dalam sekolah kembali. "APBS maupun ATS ini mungkin karena pandemi pasca pandemi, banyak orang tuanya mereka kena PHK, penghasilannya turun dan stabilitas ekonomi yang juga tidak memungkinkan membiayai sekolah lagi. Nah dari itu desa mendata anak-anak tersebut agar dibantu melalui anggaran desa dan dapat sekolah lagi," ujarnya. Lebih lanjut, dengan melalui program yang menggandeng Unicef dapat membantu anak-anak tersebut. Terutama seminimal mungkin menginjak pendidikan tingkat SMA maupun Kejar Paket C. (Adv)