Pati, Mitrapost.com – Maraknya penyelewengan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) yang tidak bertanggung jawab, menurut M. Nur Sukarno selaku anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pati sebenarnya dapat diminimalisir.
Hal itu bisa dilakukan Jika pengawasan dari berbagai lembaga Desa bisa bersatu dan benar-benar mengawasi pengelolaan DD, yang mana itu akan meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran atau korupsi.
Dirinya mengaku sangat miris, apabila dana DD yang diperuntukan menyejahterakan rakyat di Desa malah disalahgunakan, terutama untuk Desa yang terambang kemiskinan.
“Kejadian penyelewengan bisa diminimalisir apabila lembaga di desa (BPD, RT/RW, LPMD, PKK, Kelompok Tani, Karang Taruna, Ulama, kelompok masyarakat lain) berjalan dan aktif semua sesuai Tugas Pokok Fungsi dan Tupoksi,” ucap Sukarno.
Politisi dari partai Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan, DD itu memang dikhususkan untuk membangun jalan, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan Desa lainnya untuk memudahkan akses masyarakat.
Sebelum alokasi penggunaan DD tersebut dimanipulasi oleh Oknum kades, ia menyarankan harus ada Musyawarah Desa (Musdes) yang dikhususkan untuk alokasi apa DD tersebut.
Lanjutnya, dengan cara musdes tersebutlah, semua problematika yang ada di Desa bisa diminimalisir dan dapat mencegah terjadinya perilaku korupsi.
“Semua permasalahan di Desa bisa di cari jalan keluar jikalau Pemerintahan Desa terbuka transparan, jika tidak terbuka transparan jangan harap DD bisa maksimal hasilnya. Di dunia tidak ada yang mutlak benar, hanya Allah SWT yang mempunyai kebenaran mutlak,” pungkasnya. (Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
