Menteri Perhubungan Berencana Naikkan Tarif KRL untuk Orang Kaya

Mitrapost.com – Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan (Menhub) melempar rencana terkait dengan kenaikan tarif KRL Commuter Line bagi orang yang dianggap kaya.

Hal ini pun mendapatkan tanggapan dari politisi PDI Perjuangan.

“Tidak tepat tarif transportasi publik diberlakukan perbedaan antara yang mampu dan tidak mampu, meskipun dengan tarif subsidi sesuai sasaran. Selain itu perlu dihindari perbedaan tarif transportasi publik berbasis rel dengan berbasis jalan raya, sebagai contoh di Jakarta, antara bus Transjakarta dengan KRL,” kata Ketua Bidang Industri-Infrastruktur DPP PDIP Nusyirwan Soejono, dikutip dari Detik News, pada Kamis (29/12/2022).

Ia menyebut tarif yang dikenakan pada masyarakat harus terintegrasi terlebih Jakarta menjadi contoh penerapan tarif teritegrasi.

“Jakarta yang sudah mulai banyak transportasi antarmoda akan menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengelola transportasi publik, khususnya daerah-daerah dengan pertumbuhan pesat seperti Surabaya, Medan, dan kota-kota lain. Di Jabodebek akan segera beroperasi LRT dan akan dibangun jalur-jalur LRT baru, serta pembangunan lanjutan MRT. Hal ini semuanya diharapkan akan terintegrasi dalam sistem tarif utk Rakyat secara Umum,” ujarnya.

Perlu diketahui sebelumnya, tarif KRL selama ini disubsidi oleh pemerintah. subsidi tarif pengguna KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp 2,14 triliun pada 2021.

Menteri Perhubungan lantas mengevaluasi terkait dengan bantuan subsidi yang dikeluarkan. Pihaknya berkeinginan agar subsidi tepat sasaran.

satu caranya, akan ada kartu baru yang diterbitkan guna mengetahui latar belakang penumpang.

“Kalau semua subsidi akhirnya didapat kepada masyarakat yang membutuhkan, contoh di Jakarta kita gunakan KRL hanya (sekitar) Rp 4.000, itu cost-nya mungkin Rp 10-15 ribu yang sebenarnya,” kata Budi Karya dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (27/12).

“Kita akan pilah-pilah mereka yang berhak dapat subsidi dan mereka yang tak berhak, maka harus buat kartu. Kalau itu berhasil maka subsidi bisa diberikan ke sektor lain,” tutur dia. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

Video Viral

Kamarkos
Pojoke Pati

Berita Terkait