Pati, Mitrapost.com – Dalam rangka percepatan pemulihan kawasan hutan Kendeng, Pemerintah Kabupaten Pati menggencarkan pengelolaan hutan dengan metode wanatani.
Wanatani atau agroforestri merupakan suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan komoditas tanaman pertanian.
Tulus Budiharjo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati mengatakan, selain menanam tanaman keras, dalam setiap aksi menanam pohon, pihaknya selalu menyertakan tanaman buah-buahan seperti durian, alpukat, dan srikaya.
Harapannya tanaman buah bisa menggantikan tanaman semusim seperti jagung yang biasanya ditanam masyarakat.
“Dari Perhutani sudah memberikan ruang untuk reboisasi. Dengan membolehkan tanaman bukan kayu saja tapi juga buah. Kita pakai sistem Agroforestri, hutan yang tidak hanya mengandalkan kayu saja,” ujarnya.
Tulus menceritakan, pada saat zaman reformasi terjadi penebangan liar secara besar-besaran di kawasan Gunung kendeng. Di mana hutan yang sudah gundul kemudian beralih fungsi menjadi lahan pertanian masyarakat.
Diakui tulus, proses rehabilitasi hingga kini belum sepenuhnya pulih karena hutan masih menjadi lahan pertanian.
Pemkab Pati berupaya kompromi dengan petani di Kendeng. Petani juga diperbolehkan bercocok tanam di lahan Perhutani. Namun harus mengganti tanaman semusim dengan tanaman buah.
“Harapannya bisa dinikmati masyarakat sekitar. Core bisnis Perhutani kan bukan buah, tapi kayu. Tapi sekarang diperbolehkan. Di sana ada durian srikaya, alpukat. Sehingga masyarakat bisa ikut menikmati,” ujar Tulis.
Sementara Bambang Susilo, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dari Dapil Tambakromo, Gabus, Kayen, Tambakromo, Sukolilo dalam sebuah wawancara dengan awak media mengaku terus mendorong pemerintah melakukan konservasi di pegunungan kendeng.
Ia menyadari penyebab terbesar banjir yang melanda Pati adalah adanya peralihan lahan di pegunungan Kendeng, yaitu dari pohon kayu ke tanaman semusim.
Secara umum, anggota dewan sekaligus Ketua DPC PKB itu mengapresiasi setiap upaya penghijauan yang dilakukan pemerintah.
Namun lebih jauh, ia juga mengimbau agar upaya konservasi ini juga didukung oleh pemerintah desa maupun masyarakat secara keseluruhan.
“Langkah pencegahan dengan reboisasi perlu digencarkan, baik dari pemerintah kabupaten maupun desa,” tandas Anggota Dewan dan kader Partai PKB itu. (adv)






