Mitrapost.com – Pengelolaan dana pensiun perusahaan milik pemerintah mengalami defisit hingga Rp9,8 triliun pada tahun 2021.
Hal itu diungkapkan Erick Thohir dalam rapat kerja yang dilakukan pada Senin kemarin. Ia mengatakan hanya 35 persen yang sehat.
“Ini sudah ada defisit yang sangat besar Rp 9,8 triliun di 2021, ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35 persen yang sehat, sisanya belum sehat,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2) dilansir dari CNN Indonesia.
Erick menyebutkan bahwa defisit tersebut bisa saja menjadi bencana ke depan jika tidak ada penanganan.
“Ini akan ledakan satu dua tahun ke depan kalau tak ada intervensi hari ini,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui bahwa, dana pensiun BUMN selama ini dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan BUMN terkait. Hal ini pun berdampak pada tidak terdeteksinya permasalahan yang terjadi.
Pengelolaan investasi dari dana pensiun juga menjadi sorotan. Pasalnya, ia tak ingin kasus investasi bodong di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) kembali terjadi.
“Kita enggak ingin investasi dapen ini dilakukan investasi bodong lagi,” ujarnya.
Erick pun tak ingin ada masalah di kemudian hari karena permasalahan tersebut adalah kasus lama yang harusnya bisa ditangani.
“Kita lihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai 6-7 bulan ada isu, padahal ini kasus lama bukan baru,” paparnya.
Pihaknya pun sudah memerintahkan BUMN untuk melakukan beberapa upaya seperti melakukan uji tuntas pengelolaan dana pensiun, hingga meminta agenda penyehatan dana pensiun dimasukkan ke dalam kontrak manajemen.
Transformasi dana pensiun yang bermasalah juga diharapkan bisa menjadi prioritas. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
