Mitrapost.com – Rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) TNI Angkatan Darat (AD) di setiap provinsi dinilai akan membebani uang negara.
Beni Sukadis selaku Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia mengatakan bahwa hal itu akan memberikan dampak pada anggaran yang dialokasikan pada pengadaan sarana prasarana baru dan peningkatan kebutuhan personel.
“Tentu ada konsekuensi anggaran, dari sisi anggaran sarana prasarana, kemudian personel. Sehingga, ini tentu jelas membebankan selain memang tidak sesuai dengan strategi pertahanan,” ujarnya dilansir dari CNN Indonesia.
Konsekuensi lainnya adalah perlu dibentuknya Komando Resor Militer (Korem) yang baru.
“Kalau Korem dinaikin jadi Kodam, akan dibikin Korem baru. Kembali ke pertanyaan awal lagi pengeluaran negara semakin besar. Ini tidak bisa ditolerir lah,” kata Beni.
Ia juga menyinggung program yang dijanjikan dari Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto.
“Seingat saya ketika pak Prabowo naik 2019 itu kita tahunya ada tiga program Pak Prabowo, pengadaan, pengadaan, dan pengadaan. Enggak ada ngomong soal pengembangan Kodam,” ujar Beni.
Ia mengatakan, Prabowo lebih berfokus pada modernisasi alutsista.
“Jadi memang fokusnya Prabowo apakah dari modernisasi alutsista baru atau dengan yang bekas,” katanya lagi.
Di lain sisi, Prabowo sendiri masih melakukan pembahasan dan terus mematangkan perihal rencana tersebut.
“Kita godok terus. Insya Allah kita mulai sedikit-sedikit,” ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 11 Februari 2023.
“Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil. Selalu berdampingan. Sama polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada Polda,” lanjutnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
