Pati, Mitrapost.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Ali Badrudin mendorong Pj Bupati lebih tegas ke pemerintah pusat dalam mengatasi banjir tahunan.
Menurutnya, realisasi penanganan banjir dari pemerintah kurang optimal. Hal ini mengingat volume banjir di Pati terus bertambah setiap tahunnya.
“Melalui BWS Semarang hanya ada iming-iming penanganan banjir. Tapi mulai tahun 2010 sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya,” ujarnya
Ia meminta Pj Bupati lebih tegas meminta normalisasi sungai besar-besaran kepada pemerintah provinsi maupun pusat.
Terlebih, Pj Bupati tidak mempunyai kepentingan politik atau perpanjangan jabatan, sehingga harusnya lebih berani menyampaikan aspirasi rakyat.
“Pj bupati bertanggung jawab sebagai nahkoda di Pati. harus mengusulkan di pusat lah. Harus ngotot. Kita punya masyarakat kita harus sampaikan aspirasi masyarakat. Kalau ngomongnya ke pusat ini kan agak ngotot gak apa-apa karena kan pak Pj tidak dibebani politik,” ujar Ali disampaikannya saat menghadiri Musrenbang Penyusunan RKPD tahun 2024 di Pendopo Pati.
Sementara Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro dalam Musrenbang RKPD mengakui bahwa penanggulangan banjir paling banyak diadukan masyarakat.
Menurutnya, masing-masing OPD sudah menyiapkan sejumlah program untuk penanaman banjir.
“Di akhir di 2023 karena tentunya langkah strategis banyak yang akan kita laksanakan. Sudah kita susun tinggal bagaimana penerapannya,” ujar Pj Bupati Pati. (adv)
Wartawan Area Kabupaten Pati