“Kalau sampai mengatakan, kemudian direndahkan nilai petugas partai, padahal petugas partai itu jabatan terhormat. Megawati itu petugas partai, saya di Sumatera Utara itu petugas partai,” katanya.
Hal berbeda diungkapkan oleh Nusron Wahid, politikus Golkar. Ia mengatakan petugas partai bukanlah istilah umum. Saat kader sudah menjabat dalam instansi public, maka mereka adalah milik rakyat.
“Yang opung sampaikan itu memang tidak menjadi pemahaman umum. Kami memahami bahwa fungsi partai itu mencetak kader bangsa, salah satunya. Selain melakukan pendidikan politik,” katanya.
“Setelah menjadi pemimpin bangsa, itu adalah milik rakyat semua. Bukan petugas partai, menurut saya,” sambungnya.
Menurutnya, jika orang menjadi presiden berkat dukungan kader partai politik, maka orang itu tidak lagi menjadi petugas partai karena tugasnya untuk kemajuan rakyat Indonesia.
“Ketika dia menjadi presiden, dia tidak lagi menjadi milik PDIP, bukan petugas PDIP, tapi petugas rakyat dan bangsa Indonesia. Petugas rakyat dan bangsa Indonesia dalam rangka sejahterakan, memakmurkan rakyat Indonesia,” katanya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
