Mitrapost.com – Uni Eropa berniat memberikan sanksi kepada pejabat dan Menteri Israel yang ‘bertindak ekstremis’ dan menentang gencatan senjata di Jalur Gaza Palestina.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kosep Borrell, mengatakan telah menyarankan sanksi terhadap Israel yang menolak gencatan senjata.
“Saya mendesak pemerintah Israel untuk dengan tegas menjauhkan diri dari hasutan untuk melakukan kejahatan perang ini dan menyerukannya untuk terlibat dengan itikad baik dalam negosiasi yang difasilitasi Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir untuk gencatan senjata segera,” ucap Borrell di X seperti dikutip pada Senin (12/8/2024).
Borel mengkritik keras pernyataan pejabat ekstrem sayap kanan Israel, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang mengatakan agar pasokan bahan bakar dan bantuan ke Gaza dihentikan.
Selain itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menilai membuat anak-anak di Gaza kelaparan adalah tidakan ‘dibenarkan dan bermoral’ alias sah dilakukan.
“Sementara dunia mendesak gencatan senjata di Gaza, Menteri Ben Gvir malah menyerukan pemutusan pasokan bahan bakar dan bantuan untuk warga sipil. Seperti pernyataan jahan Menteri Smotrich juga, ini adalah hasutan untuk melakukan kejahatan perang. Sanksi harus ada dalam agenda Uni Eropa,” papar Borrell lagi seperti dikutip Al Jazeera.
“Saya mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kutukannya yang keras (ke pernyataan dua menteri Israel tersebut),” paparnya lagi.
Selanjutnya, usaha gencatan senjata antara Israel dan Hamas maish terus berlanjut kendati situasi semakin panas, terutama setelah Tel Aviv diduga melakukan serangan ke Iran dan membunuh ketua delegasi negosiasi Hamas, Ismail Haniyeh.
Kendati situasi semakin pelik, Hmas mengungkapkan ingin melanjutkan gencatan senjata dengan Israel. Hamas meminta mediator Amerika Serikat, Mesir dan Qatar untuk memfasilitasi upaya gencatan senjata seperti yang disarankan Presiden Amerika Serikat Joe Biden daripada melakukan negosiasi lagi pada Minggu (11/8)
Minggu lalu, para mediator menjadwalkan pertemuan antara Israel dan Hamas pada 15 Agustus di Kairo atau Doha guna menyelesaikan perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera. Israel menyebutkan pihaknya akan mengutus perwakilan ke agenda tersebut. (*)
Redaksi Mitrapost.com