Pati, Mitrapost.com – Alokasi pupuk subsidi masih menjadi persoalan yang dialami oleh para petani di Pati. Pasalnya, masih banyak petani yang mengeluh sulit mendapatkan pupuk untuk produksi pertanian.
Menanggapi hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Diddin Syafrudin berharap adanya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Menurutnya, kebijakan yang dilaksanakan sering kali berbeda ketika sudah sampai di lapangan.
“Saya sering menerima aduan dari masyarakat sulitnya mendapat pupuk subsidi. Terkadang kebijakan yang dilaksanakan, tapi di lapangan berbeda. Perlu dievaluasi,” ujarnya.
Ia mengungkap bahwa alokasi pupuk subsidi tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Diketahui, kuota pupuk subsidi tahun ini untuk jenis urea dari pemerintah pusat sejumlah 21.461 ton. Sementara itu, pada tahun 2023 yang lalu, daerah menerima 42.617 ton.
Tak hanya pengurangan pupuk subsidi, kebijakan kartu tani juga dinilai masih sulitkan petani dalam mendapat pupuk subsidi dari pemerintah.
“Keluh kesah masyarakat ini, kami tak pernah berhenti untuk menyampaikan dan mengawal, sehingga petani tak dirugikan,” kata Diddin kepada tim Mitrapost.com.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan) Kabupaten Pati Nikentri Meiningrum mengatakan bahwa saat ini pupuk bersubsidi tidak hanya ditebus menggunakan kartu tani saja, namun juga e-KTP.
“Petani yang tahun kemarin kesulitan menggunakan kartu tani atau yang baru itu menggunakan KTP. Ini masih proses transisi,” paparnya. (Adv)
Redaksi Mitrapost.com

 
																						







