Mitrapost.com – Harga beras di wilayah Papua dan Maluku disebut masih mahal. Dalam hal ini, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa meminta kepada Bulog melakukan intervensi melalui program stabilisasi harga dan pasokan di wilayah tersebut.
Bukan tanpa mengapa, hal ini dilakukan untuk meredam harga beras yang naik.
Ketut mengimbau agar Bulog terus memperhatikan website Panel Harga Pangan Bapanas untuk mengetahui wilayah yang memerlukan intervensi.
“Daerah mana yang sangat merah itu menjadi hal yang utama oleh Bulog. Contoh, Papua seluruhnya merah. Sehingga target utamanya kalau di daerah lain, misalkan dia 1.000 ton, maka daerah sana bisa 2 kali lipat. Sehingga percepatan penurunan harga di daerah Papua bisa kita laksanakan,” tutur Ketut dalam diskusi terkait Sosialisasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Tingkat Konsumen 2025 di Jakarta, dikutip dari Detik News pada Selasa (14/1/2025).
Ia menyebut pihaknya akan melakukan kunjungan ke wilayah Papua dalam waktu dekat.
“Kemudian jadwal-jadwal yang lain kita akan drill, sehingga kita pastikan bisa menurunkan harga beras medium di wilayah Papua. Itu yang kita lakukan,” katanya.
Beras stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah ini harganya tidak boleh melebihi HET yaitu Rp12.500.
“Ini adalah beras pemerintah. Begitu beras pemerintah, maka penerapan HET nya menjadi wajib. Dan jika dilanggar ada sanksi. Jadi kalau ada beras SPHP yang dijual oleh pedagang melebihi HET. satu langkah pertama adalah stop barangnya. Yang kedua laporkan kepada Bulog, atau Satgas Badan Pangan Daerah. Itu poin pentingnya, itu harus kita sepakati bareng-bareng. Jadi tidak ada lagi beras SPHP yang dijual di atas HET,” katanya.
Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono mengatakan beras di wilayah Papuan menjadi mahal karena terkendala transportasi.
“Wilayah Papua itu luas, dan tidak semua bisa terjangkau dengan transportasi darat. Untuk mengirimkan barang antar distrik saja itu menggunakan pesawat dan pasti cost nya lebih mahal,” katanya. (*)

Redaksi Mitrapost.com






