Pati, Mitrapost.com – Isu beredarnya beras berkualitas buruk di masyarakat dibantah langsung oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Usai melakukan inspeksi mendadak ke Gudang Bulog Cabang Pati pada Sabtu (2/8/2025), Firman memastikan bahwa stok beras di gudang tersebut dalam kondisi aman, bersih, dan berkualitas.
Kunjungan tersebut dilakukan menyusul beredarnya informasi di media sosial terkait beras bantuan pangan pemerintah yang dikabarkan berkualitas buruk. Namun setelah pemeriksaan langsung, tudingan tersebut terbukti tidak berdasar.
“Kami cek acak ke tumpukan beras, baik impor dari India, Vietnam, dan Thailand, maupun beras lokal, semuanya dalam kondisi bagus. Bahkan kadar patahnya lebih rendah dari standar,” ujarnya Firman saat ditemui di lokasi.
Meski memastikan kualitas beras aman, Firman mengkritik sistem distribusi dan pengelolaan cadangan beras nasional yang dianggap belum optimal. Ia menilai banyaknya beras yang menurun kualitasnya di gudang disebabkan lambatnya pengeluaran stok oleh pemerintah.
“Bulog hanya pelaksana. Kalau tidak ada perintah dari pemerintah pusat, mereka tidak bisa cuci gudang. Ini harus jadi perhatian karena kualitas bisa turun jika terlalu lama disimpan,” ujarnya.
Firman juga memastikan bahwa masyarakat penerima bantuan pangan dapat menukar beras jika ditemukan kondisi yang tidak layak atau jumlah yang tidak sesuai. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dan Bulog untuk menjaga kualitas program bantuan pangan.
“Ada mekanisme penukaran. Kalau ada beras kuning atau tidak sesuai takaran, masyarakat bisa langsung melapor dan diganti. Tapi sejauh ini, dari hasil random check, semua beras yang diterima warga dalam kondisi baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Firman mendorong pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perdagangan, untuk menindak tegas jika ditemukan praktik pengoplosan beras oleh pihak swasta.
“Kalau ada beras oplosan dari swasta, itu bukan tanggung jawab Bulog. Pemerintah harus bertindak karena pengawasan sektor swasta ada di tangan regulator, bukan pelaksana seperti Bulog,” tegasnya.
Firman juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia berharap media sosial tidak dijadikan alat menyebar keresahan.
“Kami minta masyarakat bijak menerima informasi. DPR akan terus mengawasi pelaksanaan bantuan pangan ini agar masyarakat mendapatkan haknya secara utuh,” paparnya. (*)

Wartawan Mitrapost.com