Pati, Mitrapost.com – Ketua Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo menegaskan pihaknya membuka diri terhadap kritik dan masukan masyarakat terkait proses pengusutan kebijakan dari Bupati Pati Sudewo, khususnya soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).
Hal ini disampaikan Teguh saat menanggapi adanya posko pengawalan di depan gedung DPRD Pati. Posko tersebut didirikan oleh Masyarakat Pati Bersatu sebagai bentuk pemantauan jalannya Pansus.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat Pati bahwa kami tidak dilepas begitu saja. Kami ditungguin, kami dipantau. Kami tidak alergi dikritik. Justru, keterbukaan ini akan membuat proses berjalan bersama-sama,” ungkapnya, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, masukan dari masyarakat maupun media akan menjadi catatan penting bagi Pansus untuk memperbaiki proses penyelidikan. Bandang menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi yang sehat.
Terkait target waktu penyelesaian Hak Angket, ia mengaku tidak bisa memastikan. Pasalnya, dalam perjalanan sidang Pansus banyak fakta baru yang muncul, sehingga perlu didalami.
“Contohnya, ada perangkat desa yang mengaku ditekan inspektorat, maka kami harus panggil inspektorat. Ada juga guru SMP yang baru dua bulan dipindah, tiba-tiba dipindah lagi dengan alasan pembinaan. Hal-hal seperti ini yang membuat pembahasan melebar,” jelasnya.
Teguh menegaskan, fokus dari Pansus ada 12 item, salah satunya mendalami kebijakan Bupati Pati terkait PBB-P2. Namun, jika muncul persoalan lain yang terkait, pihaknya tidak bisa menutup mata.
“Yang jelas, kami akan jalankan Pansus ini secara terbuka dan profesional. Semua temuan akan kami dalami, demi kepentingan masyarakat Pati,” paparnya. (*)
Wartawan Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
