Rembang, Mitrapost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2026.
Persetujuan itu dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada Jumat (28/11/2025) siang.
Bupati Rembang, Harno mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Rembang yang telah melakukan pembahasan, sehingga dapat menyetujui Raperda APBD Tahun 2026.
“Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan dalam rangka rapat paripurna, yang kedua pendapat akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda APBD Tahun 2026,” ujar Bupati Harno.
“Untuk itu dalam kesempatan kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan DPRD yang telah menyampaikan, membahas dan semuanya, sehingga telah menyetujui pendapat akhir ini,” tambahnya.
Dengan demikian, Harno akan menjalankan saran serta masukan yang telah disampaikan oleh anggota DPRD Rembang melalui sejumlah fraksi.
“Untuk saran dan masukan, siap, kami akan melaksanakan, tolong nanti Pak Sekda beserta OPD yang lain semua saran dari rekan-rekan DPRD bisa dievaluasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, berdasarkan pembacaan laporan yang dilakukan oleh Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang, Puji Santoso menyampaikan bahwasanya pendapatan daerah sebelumnya diproyeksikan Rp1.976.725.606.809. Namun, setelah dilakukan pembahasan mengalami peningkatan sebesar Rp2.006.521.606.809, atau bertambah Rp29.796.000.000.
Kemudian, untuk pendapatan asli daerah (PAD) yang semula Rp464.473.908.490 menjadi Rp467.473.908.490 atau bertambah Rp3.000.000.000. Terakhir pendapatan transfer dari pusat dan daerah semula Rp1.512.251.698.319 menjadi Rp1.539.047.698.319 atau bertambah Rp26.796.000.000.
Salah satu fraksi yang memberikan saran dan masukan yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Kendala-kendala, penyerapan APBD harus diantisipasi dan disiapkan solusi-solusinya. Hal ini penting karena percepatan penyerapan APBD berkorelasi langsung dengan pembangunan daerah dan pelayanan setiap peningkatan ekonomi masyarakat,” jelas juru bicara dari fraksi PKB Maslichan. (Adv)

Wartawan Mitrapost.com





