Pati, Mitrapost.com – Persoalan pangan nasional menjadi topik pembahasan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Politik Beras dan Beras Politik’.
FGD digelar di Hotel New Merdeka Pati pada Sabtu (29/11/2025). Dalam acara tersebut, empat narasumber dihadirkan untuk memantik diskusi persoalan pangan nasional.
Selain itu, turut hadir sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Pati Fraksi PDI Perjuangan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Endro Dwi Cahyono mengatakan bahwa persoalan pangan menjadi topik diskusi karena merujuk pada Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional.
“Sejak pemerintahan Pak Prabowo, isu ketahanan pangan dan swasembada pangan selalu menjadi prioritas, bahkan saat ini disampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan. Namun di lapangan, kita tahu masih banyak persoalan yang harus diselesaikan,” jelasnya.
Personal pangan, lanjutnya, ada berbagai kendala mulai dari rantai distribusi belum tertata hingga persoalan regenerasi petani kian sulit. Hal itu, tambahnya, menjadi pekerjaan rumah seluruh stakeholder terkait.
“Hari ini kita berdiskusi mengenai berbagai kendala, mulai dari rantai distribusi yang belum tertata, harga yang fluktuatif, hingga persoalan regenerasi petani yang semakin sulit karena profesi petani tidak lagi dianggap menjanjikan bagi anak muda. Ini menjadi PR kita bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, konsep ketahanan pangan, katanya, harus dibangun melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
“Konsep ketahanan pangan harus dibangun melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Pati,” tuturnya.
Sementara itu, narasumber dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari menyebut bahwa persoalan pangan beras terdiri dari ketersediaan beras, alih fungsi lahan sawah dan rantai pendistribusian beras.
“Itu juga menjadi persoalan kaitan dengan ekosistem perberasan. Jadi memang memperbaiki ekosistem perberasan itu karena ini pasar beras juga sifatnya oligopoli,” katanya.
“Rantainya juga ditata karena persoalan inflasi karena beras pun juga salah satu penyebabnya adalah karena rantai pasok dan distribusinya yang tidak efisien sehingga harga juga naik turun,” dia melanjutkan.
Meskipun banyak persoalan terkait beras, Provinsi Jawa Tengah sejauh ini berkomitmen untuk memperbaiki lumbung pangan tingkat provinsi. Bahkan ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat Jawa Tengah surplus 1,8 juta di bulan November ini.
“Tapi komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernur, untuk perberasan sangat-sangat kuat,” pungkasnya. (*)
Wartawan Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
