Mitrapost.com – Mantan pimpinan Polri mengusulkan agar jabatan Kapolri ditunjuk langsung oleh Presiden dan meniadakan proses politik di DPR.
Hal itu disampaikan oleh Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar. Ia menyebut usulan itu telah dibahas Pusat Purnawirawan (PP) dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.
“Yang tadi disinggung adalah bahwa pemilihan Kapolri itu kan Presiden toh, hak prerogatifnya Presiden. Tetapi, Presiden harus mengirimkan ke DPR untuk minta persetujuan. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Apakah masih perlu aturan itu?” ujarnya dilansir dari Kompas.
“Tidakkah sepenuhnya kewenangan prerogatif dari seorang Presiden memilih calon Kapolri dari persyaratan yang dipenuhi dari Polri itu sendiri? Tidak perlu membawa kepada forum politik gitu, melalui DPR,” lanjutnya.
Ia menilai, pemilihan Kapolri melalui DPR membuat pihak terpilih terbebani untuk balas jasa.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie juga mengatakan hal senada. Ia menyebut bahwa polisi harusnya tak boleh dipengaruhi kepentingan politik maupun ekonomi.
“Termasuk isu polisi, jangan sampai ke depan itu banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dan juga kepentingan ekonomi,” ujarnya.
“Jadi, antara negara dengan masyarakat, bisnis, politik, betul-betul polisi itu garda terdepan untuk hidup damai, aman, damai, dan adil. Jadi dia keamanan, dia juga pintu untuk penegak keadilan,” lanjutnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
