Pati, Mitrapost.com – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menginginkan pengisian terhadap perangkat desa dapat diawasi oleh masyarakat setempat.
Hal itu dikatakan oleh Plt Bupati Pati saat menerima kunjungan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (21/01/2026).
Pihaknya juga berharap pengisian perangkat desa nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pelaksanaan sesuai aturan dan pengawasan ketat dinilai bisa mencegah adanya jual beli jabatan.
“Harapan saya harus dikembalikan dengan semestinya pengisian perangkat (desa) ini harus kita laksanakan dengan sejujur-jujurnya, terbuka, dan dapat diawasi oleh semua masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Risma.
Hal ini disampaikan untuk menyikapi kasus jual beli jabatan pengisian perangkat desa yang menyeret nama Bupati Pati nonaktif, Sudewo.
Risma mengatakan bahwa pihaknya belum merencanakan pengisian perangkat desa. Untuk saat ini, perhatiannya masih terfokus pada penanganan bencana banjir.
“Kami masih berkonsentrasi untuk melaksanakan kegiatan bencana dan pasca bencana ini,” tuturnya.
Ditanya mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sudewo baru-baru ini. Pihaknya mengaku baru mengetahui kabar tersebut pada Senin (19/01/2026) saat berada di kantor.
“Saya mendengar OTT itu justru pada pagi sekitar jam 8-9 pagi. Saya berada di kantor karena saya tidak tahu kalau ada hal-hal seperti itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya mengaku terakhir bertemu dengan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, yakni saat kunjungan bencana banjir di Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti pada, Minggu (18/01/2026).
“Terakhir itu kami masih melaksanakan kunjungan bencana di Desa Dukuhseti. Itu kami start dari pendopo jam 2 siang dan terakhir sekitar jam 5 sore dari Balai Desa Dukuhseti,” pungkasnya. (*)

Wartawan Mitrapost.com






