Mitrapost.com – Pemerintah Republik Indonesia (RI) akan mengalihkan anggaran sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun dari Kementerian dan Lembaga (K/L) ke arah pembelanjaan yang dinilai lebih produktif dari berdampak langsung bagi masyarakat.
Di antara besarnya nilai anggaran tersebut sebelumnya adalah yang dialokasikan untuk sejumlah kegiatan meliputi perjalanan dinas (perjadin), rapat, belanja non operasional, hingga bentuk seremonial.
“Pemerintah terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga, serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers daring, dikutip dari CNN Indonesia.
Dalam hal ini, Airlangga juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan sebuah strategi Pemerintah RI untuk melakukan pengelolaan keuangan negara melalui prioritasisasi dan refocusing belanja K/L.
Kebijakan yang menjadi bagian dari Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang digagas oleh Pemerintah RI ini digunakan sebagai bentuk mitigasi dan antisipasi dinamika global, salah satunya seperti rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera.
Sementara, langkah pertama yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan pengalihan anggaran tersebut adalah dengan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di setiap hari Jumat.
Menurut Airlangga, satu penerapan kebijakan WFH bagi ASN ini diproyeksikan mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai Rp6,2 triliun.
“Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM (Bahan Bakar Minyak),” katanya. (*)

Redaksi Mitrapost.com






