Mitrapost.com – Aksi unjuk rasa bakal digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, hari ini, Rabu (28/10/2026) siang. Demonstrasi tersebut diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama kampus-kampus lainnya.
“Di HI saja ya jam 14.00 WIB,” ujar Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026 Namora Siahaan, dikutip Kompas.
“Kalau UI itu berangkat bersama fakultasnya sendiri, tetapi tidak menggunakan Kopaja. Titik kumpul langsung di HI,” terang dia lagi.
Aksi demo ini akan membawa lima tuntutan untuk disampaikan ke pemerintah, mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
“Ada lima (tuntutan) sebenarnya dari kita ya. Kita membaginya menggunakan lima sektor dan tidak terlalu berbeda dari sektor dan juga tuntutan yang dibawa (saat demo) di tanggal 20 Oktober (2026),” kata Namora beberapa waktu lalu.
BEM UI bersama masyarakat sipil mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk berbagai bencana ekologis di Indonesia. Bencana tersebut termasuk Karhutla di Kalimantan, serta bencana ekologis lainnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Sumatera.
“Kami tidak mengerti alasan kenapa pemerintah tidak kunjung mau menetapkan sebagai status bencana nasional. Parameter hukum sudah jelas, benefit-nya sudah jelas, tapi mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya menuntut agar penyusunan APBN berorientasi pada kepentingan rakyat, serta menghentikan pemborosan anggaran untuk program-program populis berkepentingan politik, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Di sini kita memberikan contoh MBG dan juga KDMP yang sudah jelas bahwa itu memiliki sifat yang koruptif ketika direncanakan,” kata Namora.
BEM UI juga meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan, serta memastikan akses terhadap layanan dasar dapat dinikmati masyarakat secara merata. Tuntutan selanjutnya adalah meminta pemerintah melakukan reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan.
“Masih ada Undang-undang TNI, masih ada KUHP, masih ada undang-undang misalnya P2SK yang masih yang yang itu jelas sekali itu bentuk-bentuk autocratic legalism atau legislasi untuk kekuasaan,” ucapnya.
Tuntutan terakhir berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. BEM UI mendesak pemerintah menjaga kebebasan berpendapat, serta menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.
“Kami menuntut hal yang paling penting adalah jagalah kebebasan bersuara,” kata Namora.
Selain BEM UI, beberapa kampus yang disebut hadir antara lain Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Pihaknya juga berencana melakukan aksi lanjutan untuk mengawal tuntutan. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan pemerintah hanya memberikan jawaban normatif tanpa penyelesaian maupun solusi.
“Kita menyadari bahwa setelah aksi terjadi, ada kemungkinan bahwa pemerintah hanya menjawab secara normatif dan tidak menyelesaikan masalah. Maka, apa yang harus dilakukan itu yang harus kita sepakati,” tuturnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |  |  |  |  |
Video Viral
Kamarkos | Pojoke Pati |
