Mitrapost.com – Pemerintah Republik Indonesia (RI) secara resmi menetapkan pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan secara efektif yang sudah dimulai sejak 28 Oktober 2026.
Salah satu yang diatur di dalam regulasi tersebut adalah berkaitan dengan penetapan batas waktu kerja maksimal bagi pekerja atau buruh sebesar 40 jam dalam sepekan melalui dua skema operasional utama.
Dalam hal ini, Pasal 115 ayat (2) menyebut terkait dengan pemberi kerja yang wajib melakukan penerapan skema selama 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dalam sepekan atau 8 jam kerja sehari untuk 5 hari kerja.
Kemudian, perusahaan juga perlu memenuhi syarat untuk memberikan lembur melalui perintah secara tertulis maupun media digital dengan batasan waktu tertentu. Sementara itu, perusahaan tidak boleh memberlakukan lembur tanpa persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.
“Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu,” demikian bunyi dari pasal 116 ayat (1), dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Perusahaan juga turut diwajibkan untuk melakukan pembayaran upah lembur dengan perhitungan 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama, dan dua kali upah sejak untuk jam berikutnya.
Dalam hal ini, formula upah per jam dihitung dari total upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi sebanyak 173 atau rata-rata jam kerja per bulan bagi pekerja dengan sistem 40 jam seminggu.
Meski demikian, ketentuan jam kerja ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak bagi sektor usaha maupun jenis pekerjaan tertentu, yang nantinya akan diatur sendiri melalui Peraturan Pemerintah (PP). (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |  |  |  |  |
Video Viral
Kamarkos | Pojoke Pati |