Mitrapost.com – Jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, politik identitas menjadi perhatian utama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Menuju pemilu tahun 2024 nanti, NU sendiri menetapkan concern tentang politik identitas ini sebagai perhatian utama. Ini bukan sesuatu yang mudah diatasi karena beberapa faktor,” kata Ketua PBNU, Gus Yahya.
Ia mengungkapkan politik identitas telah menjadi tradisi dalam praktik politik itu sendiri.
“Tradisi politik masyarakat kita memang pada awalnya dibangun atas dasar kurang lebih politik identitas, dalam hal ini praktik atau model dinamika politik yang berlangsung cukup lama, berapa puluh tahun,” ujarnya.
“Kita tahu bahwa sebagaimana diungkap oleh sejumlah peneliti bahwa peta politik Indonesia ini pada umumnya didasarkan pada politik aliran. Nah hal ini menjadi semacam warisan, sulit untuk dihapus begitu saja,” imbuh dia.
Gus Yahya lantas bercerita terkait dengan cara penetralisir politik identitas pada zaman orde baru.
“Selama orde baru ini, selama 32 tahun, kecenderungan ini dicoba untuk dinetralisir oleh pemerintah waktu itu tapi dengan cara yang lebih represif, sehingga walaupun memang pada akhirnya ada pelunakan di dalam politik identitas itu,” kata Gus Yahya.
Akan tetapi, cara tersebut tidak menghilangkan tradisi ini secara permanen. Gus Yahya lantas meminta agar hal itu tidak dijadikan sebagai syahwat politik.
“Tetapi begitu terjadi reformasi politik dan represif pemerintah berhasil dihilangkan, kecenderungan politik identitas dan politik aliran itu meruyak kembali seperti sesuatu yang tadinya lama tersimpan dan tiba-tiba terbuka. Ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi kita termasuk bagi NU,” katanya.
“Saya kira semua orang juga mengetahui, dan kami sendiri dalam kepemimpinan NU menyadari bahwa di dalam lingkungan NU sendiri kecenderungan politik identitas itu masih cukup kuat, terutama karena semangat atau dalam istilah yang lebih peyoratif, bisa dikatakan syahwat politik,” tutur dia.
Lebih lanjut, ketua PBNU itu menyebut seluruh pihak harus terlibat dalam pengendalian tradisi politik ini.
“Ini butuh kerja sama kita semua, saya kira, termasuk yang terutama dengan partai-partai politik dan aktor-aktor yang terlibat dalam kompetisi, termasuk itu calon-calon, apakah itu calon kepala daerah atau calon presiden/wakil presiden, untuk betul-betul membangun satu dinamika politik dengan menjauhi artikulasi-artikulasi politik identitas ini,” katanya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
